KEPALA DINAS

  • Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kearsipan dan perpustakaan.
  • Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis kearsipan dan perpustakaan;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan;
  3. Pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan kearsipan dan perpustakaan;
  4. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai uaraian tugas sebagai berikut :
  1. merumuskan, menetapkan serta melaksankan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam rangka kelancaran tugas;
  2. mempersiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam bidang kearsipan dan perpustakaan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
  3. mempersiapakan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati bidang kearsipan dan perpustakaan sebagai bahan menyusun LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati Majalengka;
  4. mempersiapkan bahan-bahan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati pada bidang kearsipan dan perpustakaan;
  5. menyampaikan akuntabilitas kinerja kearsipan sebagai penanggungjawaban kepada Bupati;
  6. membina dan mengevaluasi program dan kegiatan kearsipan dan perpustakaan;
  7. merumuskan kebijakan dalam bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
  8. menyelenggarakan penyelamatan dan pelestarian kearsipan dan perpustakaan;
  9. menyelenggarakan penelusuran arsip bernilai sejarah;
  10. menyelenggarakan pelayanan informasi bidang kearsipan dan perpustakaan;
  11. menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan operasional kearsipan dan perpustakaan;
  12. mengawasi dan mengendalikan program kegiatan dan anggaran bidang kearsipan dan perpustakaan;
  13. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam kegiatan bidang kearsipan dan perpustakaan;
  14. menyelenggarakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dalam bidang kearsipan dan perpustakaan;
  15. menyelenggarakan kegiatan pengembangan peningkatan profesionalisme Arsiparis dan Pustakawan;
  16. menyusun penyiapan bahan layanan informasi dalam bidang kearsipan dan perpustakaan;
  17. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pengelola arsip dinamis dan arsip inaktif serta pengelola perpustakaan;
  18. menyelenggarakan pembinaan pengelolaan arsip statis;
  19. menyelenggarakan pembinaan kualitas sumber daya arsiparis dan pustakawan;
  20. menyelenggarakan penarikan, pemilahan, dan penyusutan arsip inaktif;
  21. menyelenggarakan penyiangan dan penyusutan arsip statis;
  22. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan arsip dinamis aktif, inaktif dan arsip statis;
  23. menyelenggarakan kegiatan fumigasi;
  24. menyelenggarakan penyelamatan arsip vital dan arsip bernilai sejarah;
  25. menyelenggarakan pameran kearsipan;
  26. menyelenggarakan layanan dan informasi kearsipan dan perpustakaan;
  27. Menyelenggarakan kegiatan layanan perpustakaan keliling;
  28. menyelenggarakan penataan arsip statis;
  29. menyelenggarakan apresiasi kearsipan;
  30. menyelenggarakan lomba pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  31. menetapkan norma standar dan pedoman penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan di lingkungan Kabupaten berdasarkan kebijakan kearsipan dan Perpustakaan nasional;
  32. menyusun bahan penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasioanal;
  33. menyusun bahan penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional;
  34. menyusun bahan penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem Kearsipan dan Perpustakaan di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional;
  35. menyusun bahan penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan Kearsipan dan Perpustakaan di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasioanal;
  36. menyusun bahan penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Arsiparis, pengelola arsip dan Pustakawan di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasioanal;
  37. menyusun bahan penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana Kearsipan dan Perpustakaan di lingkungan Kabupaten kebijakan nasioanal;
  38. menyelenggarakan sosialiasi/ pembinaan teknis Kearsipan dan Perpustakaan di lingkungan Kabupaten kebijakan nasioanal;
  39. menyelenggarakan akuisisi Kearsipan di lingkungan Kabupaten kebijakan nasioanal;
  40. menyelenggarakan peningkatan kinerja pengolahan bahan pustaka dan arsip serta pelestarian arsip di Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasinoal;
  41. menyelenggarakan mengadakan dukungan sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan di Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional;
  42. meningkatan profesionalisme arsiparis dan pengelola arsip serta pustakawan sesuai dengan standar kebijakan nasinoal;
  43. menyelengarakan sistem Kearsipan dan Perpustakaan di lingkungan kabupaten sesuai dengan standar kebijakan nasional;
  44. menyelenggarakan pelayanan kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Kabupaten sesuai dngan standar kebijakan nasional;
  45. menyelengarakan evaluasi penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Kabupaten sesuai dngan standar kebijakan provinsi/ nasional;
  46. menyelengarakan koordinasi dan konsulatasi kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kabupaten sesuai dengan standar kebijakan nasional;
  47. menyelenggarakan pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan;
  48. menyelenggarakan pembinaan perpustakaan terhadap perpustakaan umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat;
  49. menyelenggarakan pembinaan arsiparis dan pengelola arsip serta pustakawan di Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional;
  50. mengapresiasi kearsipan terhadap pejabat eselon II, III, dan IV serta para Kepala sekolah SLTA/ SLTP dan SD atau yang sederajat sesuai dengan kebijakan nasional;
  51. menyelenggarakan penyelamatan arsip vital di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan;
  52. menyelenggarakan penyelamatan arsip dinamis aktif, dinamis in aktif dan statis di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional;
  53. menyelenggarakan restorasi dan reservasi di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional;
  54. menyelenggarakan fumigasi di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional;
  55. menyelengarakan penilaian kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional;
  56. menyelenggarakan pengadaan kebutuhan ruang proses dan penyimpanan arsip dinamis aktif/ in aktif dan statis sesuai dengan kebijakan nasional;
  57. menyelenggarakan pengadaan kebutuhan peralatan dan perawatan arsip dan perpustakaan sesuai dengan kebijakan standar nasional;
  58. mengusulkan pengadaan tenaga arsiparis dan pustakawan sesuai dengan kebijakan nasional;
  59. menyelenggarakan pengawasan/ supervisi terhadap pelaksanaan kearsipan dan perpustakaan perangkat di lingkungan kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan;
  60. mengevaluasi terhadap penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan;
  61. mengevaluasi tugas dan menginventarisasi kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan;
  62. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  63. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
  64. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevalusi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
  65. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi
  66. menyampaikan laporan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah dan/ atau provinsi setiap triwulan atau akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui BAPPEDA Kabupaten Majalengka untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas perbantuan;
  67. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  68. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  69. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  70. mengunakan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang dipimpinnya;
  71. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  72. menyampaikan laporan barang pengguna semesteran ( LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) yang berada dalam pengawasan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  73. menyampaikan laporan keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
  74. mempelajari, memahami dan melaksankan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  75. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  76. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  77. membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  78. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
  79. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris daerah;dan
  80. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati;