Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang kedudukan, Tugas Pokok struktur Organiasai dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka dan Peraturan Bupati Nomor …. Tahun …… tentang Uraian Tugas Pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka yaitu menjalankan tugas di bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang merupakan unsur pelaksana. Sedangkan dalam penyelenggaraan tugas pokok di atas, mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan
  2. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kearsipan dan Perpustakaan.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang kearsipan dan Perpustakaan.
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kearsipan dan Perpustakaan daerah meliputi layanan kearsipan dan perpustakaan, pembinaan dan pengembangan pengelolaan kerasipan dan perpustakaan serta akuisisi dan pelestarian, pengolahan.
  3. Pengkoordinasian dan pembinaan kearsipan dan perpustakaan di OPD/Kecamatan dan Desa/Kelurahan, sekolah dan Masyarakat.
  4. Pelaksanaan tugas lain dari Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wewenang

  1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Perintah Kabupaten Majalengka berdasarkan kebijakan kearsipan nasional (ANRI), perpustakaan nasional (PERPUSNAS) dan Peraturan Daerah.
  2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan Pemerintah kabupaten Majalengka sesuai dengan kebijakan nasional.
  3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan Pemerintah kabupaten Majalengka sesuai dengan kebijakan nasional.
  4. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan kearsipan dan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah kabupaten Majalengka sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan daerah.
  5. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Pemerintah kabupaten Majalengka sesuai dengan kebijakan nasional.
  6. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan dan perpustskaan di lingkungan Pemerintah kabupaten Majalengka sesuai dengan kebijakan nasional.
  7. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan dan perpustskaan di lingkungan Pemerintah kabupaten Majalengka sesuai dengan kebijakan nasional.
  8. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Pemerintah kabupaten Majalengka sesuai dengan kebijakan nasional.
  9. Pembinaan kearsipan dan perpustakaan terhadap perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah dan kota, kecamatan dan desa/ kelurahan, sekolah dan masyarakat.
  10. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah kota, perusahaan swasta dan perorangan berkala kota.
  11. Pengawasan, supervisi dan stumulasi terhadap penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan perangkat daerah di OPD, kecamatan, dan desa/ kelurahan, perpustakaan khusus, sekolah dan masyarakat.